Langit Biru di Kota Santri

Langit Biru di Kota Santri

Guyon-guyon nakal kader pinggiran seputar birunya langit di Nahdhatul Wathan kian marak, seiring dengan maraknya sosialisasi Partai politik biru ke tubuh organisasi kemasyarakatan ini. Afiliasi organisasi NW ke partai tertentu bukan hal yang baru, tapi telah lama, barangkali sejak mulai sang pendiri menjalani tugas menjadi anggota konstituante dulu. Bukan hal yang buram, terjunnya sang pendiri seakan menjadi sunnah tasyri’yyah yang selalu ilzam hukumnya ittiba’, bila perlu ijtihad baru memilih perahu atas nama partai ini dalam menyampaikan asfirasi umat.

Asfirasi umat perlu dikawal agar mampu menggetarkan regulasi para pemimpin di negara ini. Miringnya regulasi seakan menambah daftar panjang para penyeleweng kebijakan yang tak jarang memenggal leher rakyat sendiri atas nama peraturan ini dan itu, padahal itu hanya kerjasama beberapa oknum dan atas kenikmatan individu. Ikutnya sang pendiri ke dunia politik jelas dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah agar isu agama dengan pesan-pesan suci selalu terdengar menggaung di dewan perwakilan rakyat. Sang pendiri politikus yang selalu melihat laju politik dengan substansi keterlibatan yaitu maslahah umat bukan pribadi dan golongan. Nah, seharusnya keikutsertaan sang pendiri dalam kancah perpolitikan era itu menjadi kajian urgen di kader NW dan mendapatkan ruang bagi kader terbaik untuk memilih dan bahkan bersuara lantang tentang politik. Apakah maslahat lebih besar dari pada mudharat yang ditimbulkan ketika organisasi berafiliasi ke salah satu parpol, layaknya sang pendiri lakukan beberapa puluh tahun lalu.

Jama’ah adalah basis masa riil yang dimiliki oleh organisasi untuk menggolkan para wakil yang dipilih melalui kebijakan intern parpol tertentu yang akan menyuarakan isi hati mereka. Jama’ah organisasi ini merupakan kelompok mayoritas di Nusa Tenggara Barat dan terkanal loyal dan memiliki dedikasi yang tinggi buat organisasi, terutama ketika menyatukan persepsi arah perjuangan organisasi meraih maslahat sebanyak-banyaknya, bukan sebaliknya. Tapi apa yang terjadi, puluhan tahun organisasi berafiliasi ke parpol, tidak nampak maslahat secara signifikan buat organisasi. Bahkan fakumnya program besar organisasi terkait dengan pencerahan dan usaha mensejahterakan jama’ahnya jauh dari harapan.

Katanya” delegasi yang mewakili jama’ah NW di kancah perpolitikan berdasarkan pilihan jama’ah dan mendapatkan restu mereka”. Jama’ah yang dimaksud memunculkan spekulasi tinggi dan memunculkan banyak tanda tanya dan kemungkinan dustanya besar. Bukan hal yang baru, jama’ah selalu ditawarkan bahkan dipaksa membeli produk yang sudah kadaluarsa, jelas memudharatkan umat. Tapi bagaimana, jama’ah selalu pada posisi yang sulit dan tertekan psykologinya dalam kebebasan berkata dan bertindak, bukankah kasus pemanggilan dan pemecatan beberapa oknum kerap terjadi, dengan alasan tidak mengikuti isi kebijakan penguasa. Ataukah organisasi ini telah membuat statuta layaknya partai politik yang memecat anggotanya karena tidak mengikuti etika partai?.

Lima bahkan sepuluh tahun bukan waktu sebentar bagi para tikus itu menggerogoti perjuangan. Selama menjabat tak sedikit nama sang pendiri selalu menjadi senjata ampuh mempertahankan kuasa. Benarlah bahwa mencari kuasa di organisasi ini tidak begitu sulit, cukup dengan memanfaatkan titik lemah pribadi tertentu yang berkuasa di organisasi ini. Tradisi “ pekok telor” dengan “carmuk alias suka melapor“ tak jarang sering dilakukan demi tujuan tercapai.

Munculnya beberapa orang asing (mu’allaf)di organisasi, tidak jelas kapan mulai masuk NW dan apa kontribusi perjuangannya selama ini sering mencengangkan kader senior. Ya, mereka yang baru langsung menyabet posisi strategis dan ikut menentukan kebijakan organisasi. Sekali lagi, ini adalah sebuah sikap tidak bijak, membuang kader terbaik dan memanfaatkan orang yang tidak jelas identitasnya memegang urusan jama’ah ini. Memang, keraguan kerap menghantui keputusan sang penerus dalam memberikan posisi penting kepada kader yang ada, namun seharusnya keraguan itu harus diberantas dengan program kaderiasi yang jelas dan menyentuh hajat organisasi bukan keluarga. Nah, apabila proses yang ditempuh bagus, maka dengan sendirinya output yang diidamkan akan benar menjadi realita, bukan terus menjadi mimpi buruk.

NW sebagai organisasi kemasyarakatan tidak menutup pintu bagi para mu’allaf untuk bergabung menjadi anggota keluarga besar, namun kehadirannya di organisasi seharusnya melalui proses kultur bukan struktur. Kultur berpotensi akan mencetak kader ikhlas dan memahami banyak arah perjuangan sang pendiri, berbeda dengan yang melalui kultur. Adapun mengenal NW melalui struktur, apalagi munculnya jelang Pemilu akan memunculkan kecurigaan-kecurigaan dan penuh tendensi politik. Bukankah banyak bukti berbicara tentang itu?.

Kekhawatiran beberapa kalangan tentang erosi trust pada tubuh organisasi ini cukup beralasan. Tidak adanya indikator yang dipelurkan bersama oleh organisasi dan jama’ah tentang “ siapa mereka yang layak” ataukah “siapa mereka yang berjasa“ yang pantas mewakili mereka berdampak negatif pada trust masa depan organisasi. Kenyataan demi kenyataan pahit yang jauh dari harapan membuat umat ini berpikir perlunya standar mereka yang layak diusung. Kesalahan terbesar organisasi hari ini adalah selalu menjadikan jama’ah selalu menjadi objek kebijakan yang tak jarang membingungkan?. Sesekali biarkan jama’ah membawa pilihan hati mereka, bukan pilihan minoritas, capee dee !!!.

Makassar 30 Juni 2011